Dalam masyarakat Indonesia sebelum masuk kebudayaan Hindu,
pendidikan diberikan langsung oleh orang tua atau orang tua-orang tua dari
masyarakat setempat mengenai kehidupan spiritual moralnya dan cara hidup untuk
memenuhi perekonomian mereka. Masuknya dan meluasnya kebudayaan asing yang
dibawa ke Indonesia telah diserap oleh Bangsa Indonesia melalui masyarakat
pendidikannya. Lembaga Pendidikan itu telah menyampaikan kebudayaan tertulis
dan banyak unsur-unsur kebudayaan lainnya.
Sejarah pendidikan di Indonesia
dimulai pada zaman berkembangnya satu agama di Indonesia.
Kerajaan-kerajaan Hindu di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang mulai pada
abad ke-4 sesudah masehi itulah tempat mula-mula ada pendidikan yang terdapat
di daerah-daerah itu. Dapat dikatakan, bahwa lembaga-lembaga pendidikan
dilahirkan oleh lembaga-lembaga agama dan mata pelajaran yang tertua
adalah pelajaran tentang agama. Tanda-tanda mengenai adanya kebudayaan dan
peradaban Hindu tertua ditemukan pada abad ke-5 di daerah Kutai (Kalimantan).
Namun demikian gambaran tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia
didapatkan dari sumber-sumber Cina kurang lebih satu abad kemudian.
Ada 2 macam sistem pendidikan dan pengajaran Islam di Indonesia :
v Pendidikan di Langgar
Di setiap desa di Pulau Jawa terdapat tempat beribadah dimana umat Islam dapat
melakukan ibadanya sesuai dengan perintah agamanya. Tempat tersebut dikelola
oleh seorang petugas yang disebut amil, modin atau lebai (di Sumatera). Petugas
tersebut berfungsi ganda, disamping memberikan do’a pada waktu ada upacara
keluarga atau desa, dapat pula berfungsi sebagai guru agama.
v Pendidikan di Pesantren
Dimana murid-muridnya yang belajar diasramakan yang dinamakan pondok-pondok
tersebut dibiayai oleh guru yang bersangkutan ataupun atas biaya bersama dari
masyarakat pemeluk agama Islam. Para santri belajar pada bilik-bilik terpisah
tetapi sebagian besar waktunya digunakan untuk keluar ruangan baik untuk
membersihkan ruangan maupun bercocok tanam.
Pendidikan Pada Abad Ke Dua Puluh Jaman Pemerintahan Hindia Belanda Dan
Pendudukan
Di kalangan orang-orang Belanda timbul aliran-aliran untuk memberikan kepada
pendudukan asli bagian dari keuntungan yang diperoleh orang Eropa (Belanda)
selama mereka menguasai Indonesia. Aliran ini mempunyai pendapat bahwa kepada
orang-orang Bumiputera harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan barat
yang telah menjadikan Belanda bangsa yang besar. Aliran atau paham ini dikenal
sebagai Politik Etis (Etische Politiek)
Gagasan tersebut dicetuskan semula olah
Van Deventer pada tahun 1899 dengan mottonya “Hutang Kehormatan” (de
Eereschuld). Politik etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk Bumiputera
dengan cara memajukan penduduk asli secepat-cepatnya melalui pendidikan secara
Barat.
Dalam dua dasawarsa semenjak tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda banyak
mendirikan sekolah-sekolah berorientasi Barat. Berbeda dengan Snouck Hurgronje
yang mendukung pemberian pendidikan kepada golongan aristokrat Bumiputera, maka
Van Deventer menganjurkan pemberian pendidikan Barat kepada orang-orang
golongan bawah. Tokoh ini tidak secara tegas menyatakan bahwa orang dari
golongan rakyat biasa yang harus didahulukan tetapi menganjurkan supaya rakyat
biasa tidak terabaikan. Oleh karena itu banyak didirikan sekolah-sekolah desa
yang berbahasa pengantar bahasa daerah, disamping sekolah-sekolah yang
berorientasi dan berbahasa pengantar bahasa Belanda. Yang menjadi landasan dari
langkah-langkah dalam pendidikan di Hindia Belanda, maka pemerintah mendasarkan
kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1.
Pendidikan
dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk
Bumiputera untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar
di sekolah-sekolah
2.
Pemberian
pendidikan rendah bagi golongan Bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka
Atas dasar itu maka corak dan sistem pendidikan dan persekolahan di Hindia
Belanda pada abad ke-20 dapat ditempuh melalui 2 jalur tersebut. Di satu pihak
melalui jalur pertama diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur-unsur
dari lapisan atas serta tenaga didik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan
ekonomi dan di lain pihak terpenuhi kebutuhan tenaga menengah dan rendah yang
berpendidikan.
Tujuan pendidikan selama periode kolonial tidak pernah dinyatakan secara tegas.
Tujuan pendidikan antara lain adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh
untuk kepentingan kaum modal Belanda. Dengan demikian penduduk setempat dididik
untuk menjadi buruh-buruh tingkat rendahan (buruh kasar). Ada juga sebagian
yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik,
tenaga pertanian dan lain-lainnya yang diangkat sebagai pekerja-pekerja kelas
dua atau tiga. Secara singkat tujuan pendidikan ialah untuk memperoleh tenaga-tenaga
kerja yang murah. Suatu fakta menurut hasil Komisi Pendidikan Indonesia Belanda
yang dibentuk pada tahun 1928 – 1929 menunjukkan bahwa 2 % dari orang-orang
Indonesia yang mendapat pendidikan barat berdiri sendiri dan lebih dari
83% menjadi pekerja bayaran serta selebihnya menganggur. Diantara yang 83% itu
45% bekerja sebagai pegawai negeri. Pada umumnya gaji pegawai negeri dan
pekerja adalah jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji-gaji Barat mengenai
pekerjaan yang sama.
Sumber : nesaci.com/sejarah-pendidikan-di-indonesia/